A

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


1.




2.

Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.


Tugas dan Wewenang







a.




















































b.










































c.













































































d.





























e.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :


  1).


  2).



  3).



  4).


  5).


  6).




  7).





  8).




  9).



10).



11).



12).


13).





14).



15).


16).

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten


Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan


Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya


Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih


Menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi


Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitilasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat hasil rekapitulasi suara


Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota


Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota


Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya


Mengumumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di Kabupaten/Kota  yang bersangkutan dan membuat berita acaranya


Memeriksa pengaduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK,PPS dan KPPS


Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota


Menonaktifkan sementara dan/ atau mengenakan sanksi administratif kepada Anggota PPK, PPS dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan


Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat


Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu


Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau Undang-undang



Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :


  1).


  2).



  3).


  4).



  5).


  6).


  7).




  8).



  9).



10).


11).





12).



13).


14).


Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapakan jadwal di Kabupaten/Kota


Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan


Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya


Mengkoordinasikan , menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan  oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya


Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih


Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi


Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan  suara


Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Kabupaten/Kota , KPU Provinsi


Memeriksa pengaduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS


Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota


Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota , dan pagawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan


Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat


Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu


Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU , KPU Provinsi dan /atau Undang-undang



Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :


  1).



  2).




  3).



  4).



  5).




  6).


  7).



  8).



  9).





10).



11).





12).



13).



14).



15).



16).


17).





18).




19).




20).



21).




22).

Merencanakan Program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota


Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi


Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan


Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah kerjanya


Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi


Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih


Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota


Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan


Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan saura Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara


Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi


Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan seluruh KPU Kabupaten / Kota dalam wilayah Kabupaten yang bersangkutan dengan membuat berita acara pengitungan suara dan sertifikat penghitungan suara


Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya


Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya


Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi


Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS


Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota


Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota , dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten /Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang- undangan


Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemiilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat


Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU provinsi


Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota


Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , Mendagri, Bupati/ Wali Kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota


Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang



KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban :


  1).


  2).


  3).


  4).


  5).



  6).



  7).



  8).



  9).


10).


Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu


Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara


Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat


Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan


Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi


Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan ;


Menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu


Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota


Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi


Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang juga mempunyai tugas pokok melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan mempertanggungjawabkan kepada KPU serta menyampaikan laporannya secara periodik kepada Bupati. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan Secara Operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten . Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai fungsi :


  1).


  2).


  3).


  4).



  5).


  6).



  7).



  8).


Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu


Memberikan dukungan teknis administrasi


Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu


Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota


Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota


Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota


Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten / Kota


Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan



B

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang merupakan instansi non struktural yang berada dibawah Komisi Pemilihan Umum Pusat dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dipimpin oleh seorang Ketua dijabat oleh HM. ARIEF EFENDI. S.Sos. sedangkan susunan organisasinya sebagai berikut :


1.




2.

























3.

Ketua merangkap Anggota


HM. ARIEF EFENDI, S.Sos ( DIVISI  LOGISTIK, PERSONALIA DAN KEUANGAN)


Anggota





SAFRUDIN,HS, SIP ( DIVISI PENCALONAN )


ZUBAEDAH.S.Sos ( DIVISI KAMPANYE, PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA )


DEWI WIDIASTUTI, APi ( DIVISI PENDAFTARAN PEMILIH )


ABDUL HAKIM,SHi ( DIVISI HUKUM DAN ANTAR LEMBAGA)


Susunan Organisasi


Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang terdiri :


a.


b.


c.


d.


e.

Sekretaris


Sub Bagian Program dan Data


Sub Bagian Umum


Sub bagian Hukum


Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat



Sumber daya manusia

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang pada akhir bulan Desember 2010, sebanyak 31 orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5 (lima) orang dan non Struktural 24 orang PNS terdiri dari  25  laki-laki dan 7  perempuan.  Sedangkan tenaga honorer sejumlah 2 orang dan  dari  1  laki-laki dan  1 orang perempuan . PNS Organik 31 orang terdiri Struktural 5 orang, PNS Pusat 8 orang, PNS Daerah 21 orang.



TABEL  1


Daftar Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pemalang di Rinci Menurut Pendidikan Formal



NO

URUT



PENDIDIKAN

FORMAL


JUMLAH


ORANG


LAKI-AKI


PEREMPUAN


1.


S-2


-


-


-


2.


S-1


5


3


2


                         Jumlah :


5


3


2




TABEL  2


Daftar Pegawai KPU Kabupaten Pemalang dirinci Menurut Pendidikan Formal



Nomor Urut



Pendidikan Formal


Jumlah


Orang


Laki-laki


Perempuan


1


S-2


-


-


-


2


S-1


8


5


3


3


D-III


3


3


-


4


SMA


17


12


5


5


SMP


1


1


-


6


SD


-

-

-

                          Jumlah :


29


23


8




TABEL  3


Daftar Pegawai Honorer KPU Kabupaten Pemalang dirinci Menurut Pendidikan Formal



Nomor Urut



Pendidikan Formal 

Jumlah


Orang


Laki-laki


Perempuan


1


S-2


-


-


-


2


S-1


1


-


1


3


D-III


-


-


-


4


SMA


1


1


-


5


SMP


-


-


-


6


SD


-


-


-


                        Jumlah :


2


1


1